Tak Ingin Relawan Kehilangan Pekerjaan, Mitra MBG Sumurkondang Terapkan Sistem Tanggung Renteng
CIREBON – Kebijakan baru pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyesuaian jumlah relawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian mitra pengelola Dapur Sumurkondang I dan II, Desa Sumurkondang, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Minggu (08/11/2026).
Pasalnya, kebijakan pengurangan jumlah relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat (PM) tersebut dinilai berpotensi menambah angka pengangguran di tingkat desa.
Menyikapi hal itu, mitra BGN di Sumurkondang memilih mencari solusi agar lima relawan yang terancam diberhentikan tetap bisa bekerja.
Mitra BGN, Heriyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini selalu berupaya mengikuti seluruh ketentuan dan aturan yang ditetapkan BGN.
Namun, menurutnya, kebijakan pengurangan lima relawan bagi dapur dengan jumlah penerima manfaat di bawah 3.000 perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Heriyanto menjelaskan, Dapur Sumurkondang I dan II saat ini memiliki total 47 relawan dengan jumlah penerima manfaat sekitar 2.900 orang.
"Di sini, Dapur Sumurkondang I dan II jumlah relawannya ada 47 orang, sedangkan penerima manfaatnya sekitar 2.900. Jadi, untuk mencapai 3.000 itu hanya kurang sekitar 100 penerima manfaat. Menurut saya, hitungannya kurang rasional kalau hanya karena kekurangan jumlah PM tersebut kami harus mengurangi lima relawan," ungkap Heriyanto.
Menurutnya, apabila lima relawan tersebut diberhentikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh mereka yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga menambah persoalan pengangguran di lingkungan masyarakat sekitar.
Terlebih, sebagian besar relawan yang bekerja di kedua dapur tersebut merupakan kalangan remaja dan ibu rumah tangga yang selama ini mendapatkan penghasilan dari program MBG.
"Kami tidak tega kalau harus memberhentikan atau memecat lima relawan tersebut. Apalagi mereka warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Sementara pemerintah juga memiliki komitmen membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah pengangguran di desa kami," tuturnya.
Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, pihak mitra bersama kepala dapur kemudian mengambil langkah alternatif dengan menerapkan sistem tanggung renteng atau gotong royong antarsesama relawan.
Mekanismenya, dari total 47 relawan, apabila lima orang dikurangi sesuai ketentuan, maka tersisa 42 relawan. Namun, 42 relawan tersebut sepakat menyisihkan sebagian upah masing-masing sebesar Rp10.000 untuk membantu membiayai upah lima relawan yang seharusnya diberhentikan. Dengan demikian, kelima relawan tersebut tetap bisa bekerja dan menjalankan tugasnya seperti biasa.
"Alhamdulillah, seluruh relawan menyetujuinya. Mereka sepakat dipotong Rp10.000 per orang untuk membantu meng-cover upah lima relawan tersebut. Ini merupakan bentuk kebersamaan dan kepedulian kami agar tidak ada teman-teman yang kehilangan pekerjaan," jelasnya.
Heriyanto menambahkan, kebijakan tersebut merupakan langkah yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
Pihaknya berharap, ke depan jumlah penerima manfaat di Dapur Sumurkondang I dan II dapat kembali mencapai 3.000 orang, bahkan lebih.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya berencana melakukan pendataan dan menjangkau sejumlah posyandu yang selama ini belum mendapatkan manfaat dari program MBG.
"Kami akan berusaha mencari tambahan PM agar jumlahnya kembali mencapai 3.000, syukur-syukur bisa lebih. Salah satunya dengan mencari posyandu-posyandu yang belum menerima manfaat program MBG. Harapannya, cakupan penerima manfaat semakin luas dan keberadaan relawan juga bisa terus dipertahankan," katanya.
Ia menegaskan, keberadaan program MBG tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
Karena itu, Heriyanto berharap pemerintah dan BGN dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penyesuaian jumlah relawan dengan melihat kondisi serta dampaknya terhadap masyarakat di lapangan.
"Kami memahami aturan BGN dan sebagai mitra tentu harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, kami juga melihat kondisi kemanusiaan dan nasib warga sekitar. Kami berharap ada kebijakan yang bisa mempertimbangkan kondisi tersebut, sehingga program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima makanan, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan pekerjaan masyarakat," pungkasnya.


Posting Komentar