DPP KOMPAK Dampingi Anak Korban Dugaan Kekerasan Seksual, Minta Polisi Bertindak Profesional
CIREBON – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga melibatkan anggota keluarga sendiri mendapat perhatian serius Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Pejuang Aspirasi Keadilan (DPP KOMPAK) Cirebon.
Melalui lembaga bantuan hukumnya, DPP KOMPAK menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada korban sekaligus mengawal proses penanganan perkara agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Korban berinisial Y (16), didampingi paman berinisial S dan kakeknya berinisial D, mendatangi kantor DPP KOMPAK pada 30 Oktober 2026 untuk meminta perlindungan dan pendampingan hukum.
Perkara ini menjadi perhatian karena terduga pelaku disebut memiliki hubungan keluarga dekat dengan korban. Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada pihak pendamping, terduga pelaku merupakan kakak kandung korban.
Kuasa hukum LBH DPP KOMPAK, Achmad Faozan, Senin (2/11/2026), menegaskan pihaknya akan mengawal perkara tersebut hingga mendapatkan penanganan hukum yang semestinya.
"Kami akan mengawal proses hukum ini agar korban mendapatkan perlindungan dan perkara ditangani sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Berdasarkan keterangan awal korban kepada pendamping, dugaan perbuatan tersebut disebut telah terjadi berulang kali sejak korban masih kecil. Korban juga menyampaikan adanya dugaan percobaan persetubuhan sekitar satu minggu terakhir serta dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi pada 2025.
Meski demikian, seluruh keterangan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
Berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2026, pihak LBH DPP KOMPAK berencana membawa perkara tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon pada Senin (2/11/2026).
Ketua Umum DPP KOMPAK Cirebon, Sudarto, S.H., mengatakan pihaknya juga berencana menemui Kapolresta Cirebon untuk menyampaikan persoalan yang dialami korban sekaligus meminta perhatian khusus terhadap penanganan perkara tersebut.
"Kami ingin memastikan dugaan perkara ini mendapat perhatian serius. Korban harus menjadi prioritas perlindungan hukum dan pendampingan," tegas Sudarto.
Menurutnya, penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada proses hukum. Aspek psikologis, keamanan, dan pemulihan kondisi korban juga harus menjadi perhatian utama.
DPP KOMPAK juga mendorong keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Cirebon melalui ketuanya, Hj. Fifi Sofiyah atau yang akrab disapa Bunda Fifi, untuk membantu proses advokasi dan pendampingan korban.
Pihak pendamping menilai keterlibatan lembaga perlindungan anak sangat diperlukan, mengingat korban disebut mengalami tekanan mental akibat dugaan peristiwa yang dialaminya.
"Pendampingan psikologis dan jaminan keamanan korban harus diperhatikan selama proses hukum berlangsung," ungkap pihak pendamping.
DPP KOMPAK berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif, profesional, dan transparan. Selain itu, korban diharapkan mendapatkan perlindungan khusus serta pendampingan psikologis selama seluruh tahapan proses hukum.
Bagi DPP KOMPAK, persoalan ini bukan sekadar menyangkut laporan dugaan tindak pidana, tetapi juga masa depan dan pemulihan kondisi psikologis anak.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban serta tidak menyebarluaskan informasi maupun identitas yang dapat mengungkap jati diri anak.

Posting Komentar