Serikat Pekerja Cirebon Timur Soroti PHK Sepihak, Perusahaan Diminta Patuh Hukum
CIREBON – Praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai terlalu mudah dilakukan perusahaan menjadi perhatian Serikat Pekerja Cirebon Timur. Organisasi pekerja tersebut mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan agar keputusan PHK tidak mengabaikan hak-hak pekerja dan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
Sorotan ini turut mengarah pada persoalan PHK di lingkungan PT DDI yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius. Setiap keputusan terkait keberlangsungan hubungan kerja harus memiliki dasar yang jelas serta dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Ketua Umum Serikat Pekerja Cirebon Timur, Ando Yogiana, menegaskan bahwa PHK tidak seharusnya dijadikan langkah instan untuk menyelesaikan persoalan antara perusahaan dan pekerja. Menurutnya, terdapat hak-hak pekerja dan ketentuan hukum yang wajib diperhatikan sebelum perusahaan mengambil keputusan tersebut.
“Masih banyak perusahaan yang begitu mudah mengucapkan kata PHK kepada pekerja, tanpa melihat dan mendasarkan keputusannya pada norma-norma yang berlaku dalam hukum Indonesia. Padahal, hubungan industrial harus dibangun dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja,” tegas Ando.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.
Karena itu, menurut Ando, PHK tidak dapat semata-mata dipandang sebagai keputusan sepihak perusahaan. Pelaksanaannya harus memperhatikan alasan yang dibenarkan, prosedur yang berlaku, serta pemenuhan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, ketentuan mengenai PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek PHK, termasuk pemberitahuan, hak pekerja, dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apabila pekerja menolak PHK, penyelesaiannya harus ditempuh melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Ando menilai, pemahaman terhadap aturan tersebut perlu ditingkatkan, baik di kalangan manajemen perusahaan maupun pekerja. Komunikasi yang terbuka dan pemahaman hukum dinilai penting untuk mencegah terjadinya perselisihan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog.
Ia juga mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan PHK. Kehilangan pekerjaan bukan hanya memengaruhi pekerja secara pribadi, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga yang menjadi tanggungannya.
“Pekerja bukan sekadar angka dalam administrasi perusahaan. Ada keluarga, kebutuhan hidup, dan masa depan yang ikut terdampak ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Karena itu, setiap keputusan PHK harus dipertimbangkan secara matang dan dijalankan sesuai hukum, bukan sekadar berdasarkan kehendak sepihak,” lanjutnya.
Serikat Pekerja Cirebon Timur mendorong perusahaan untuk mengutamakan perundingan dan musyawarah dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencari solusi yang adil sekaligus menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau hak normatif pekerja, Ando mengingatkan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur yang tersedia, mulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha, mediasi melalui instansi ketenagakerjaan, hingga Pengadilan Hubungan Industrial apabila perselisihan tidak mencapai kesepakatan.
Selain itu, ia berharap pengawasan ketenagakerjaan dan peran instansi terkait dapat berjalan optimal untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja tidak berarti mengesampingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya, kepatuhan terhadap hukum menjadi landasan penting agar kepentingan pengusaha dan pekerja dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan hak-hak dasar salah satu pihak.
“Yang kami dorong bukan konflik antara pekerja dan perusahaan. Kami ingin perusahaan menjalankan usahanya dengan baik, tetapi tetap mematuhi hukum dan menghormati hak-hak pekerja. Hubungan industrial yang sehat hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama menjalankan kewajibannya,” pungkas Ando.
Serikat Pekerja Cirebon Timur berharap persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan permasalahan PHK di PT DDI, dapat ditangani secara proporsional melalui dialog, kepastian hukum, dan penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Posting Komentar