Kuitansi Rp165 Juta Dipersoalkan, Kuasa Hukum Risman Desak Polisi Buka Fakta
CIREBON — Beredarnya kuitansi senilai Rp165 juta memicu perhatian dalam polemik yang berkaitan dengan dugaan persoalan di lingkungan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon. Pihak Risman mempertanyakan keaslian dokumen tersebut dan meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Kuitansi yang tertanggal 20 November 2023 itu mencantumkan nama Hendra Chandra Saputra sebagai pihak yang menyerahkan uang dengan keterangan pembayaran “pinjaman”. Dalam dokumen tersebut juga tercantum tanda tangan atas nama Risman.
Namun, pihak Risman menyatakan belum membenarkan keaslian kuitansi tersebut. Mereka menduga dokumen itu perlu diperiksa secara hukum untuk memastikan apakah benar dibuat dan ditandatangani oleh Risman atau terdapat unsur rekayasa.
Kuasa Hukum Risman, Adv. Fahmi Azizi, SH., yang juga Direktur POSBAKUM FORMASI Cirebon, mengatakan pihaknya akan melaporkan persoalan tersebut kepada Satreskrim Polresta Cirebon.
“Besok kami akan melaporkan kuitansi yang kami duga palsu tersebut kepada Satreskrim Polresta Cirebon. Kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional terhadap dokumen tersebut,” ujar Fahmi.
Menurut Fahmi, penyelidikan tidak semestinya hanya berfokus pada keberadaan kuitansi. Polisi juga perlu menelusuri siapa yang membuat dokumen, kapan dan di mana dibuat, dari mana dokumen tersebut berasal, serta untuk kepentingan apa kuitansi itu digunakan.
Ia menilai kehadiran kuitansi tersebut tidak boleh menggeser substansi persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik terkait dugaan skandal di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
“Jangan sampai dokumen yang keasliannya belum diuji kemudian digunakan untuk mengaburkan pokok persoalan. Kalau memang benar transaksi pinjaman, buktikan secara hukum. Tetapi kalau ternyata kuitansi tersebut palsu atau direkayasa, juga harus dibuktikan siapa yang membuat dan untuk tujuan apa,” katanya.
Fahmi meminta proses hukum dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan narasi atau asumsi dari pihak tertentu.
Untuk memastikan keaslian dokumen, pihaknya juga mendorong dilakukannya pemeriksaan forensik, khususnya terhadap tanda tangan yang tercantum dalam kuitansi.
Selain itu, penyidik diharapkan memeriksa keberadaan transaksi Rp165 juta tersebut, termasuk bukti transfer maupun bukti penyerahan uang, pihak yang mengetahui transaksi, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen tersebut.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami justru meminta polisi membuktikan semuanya. Kalau kuitansi itu benar, silakan dibuktikan keasliannya. Kalau ternyata palsu atau direkayasa, maka siapa pun yang terbukti membuat, menggunakan atau turut serta dalam rekayasa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum,” tegas Fahmi.
Ia juga meminta Satreskrim Polresta Cirebon menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif.
Fahmi menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum terkait dugaan persoalan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon agar seluruh fakta dapat terungkap secara terang.
“Jangan ada rekayasa apa pun. Jangan ada upaya menggeser substansi perkara. Semua harus dibuka berdasarkan fakta, alat bukti dan proses hukum,” ujarnya.
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan pemalsuan atau rekayasa dokumen, Fahmi meminta polisi menelusuri lebih jauh mengenai motif, pembuat, pengguna, hingga pihak lain yang diduga terlibat.
“Kami serahkan pembuktiannya kepada penyidik. Yang kami minta hanya satu, hukum harus bekerja secara objektif dan transparan. Dugaan persoalan PDAM Tirta Jati harus diusut berdasarkan fakta dan jangan sampai ada pihak yang mencoba mengaburkan perkara dengan dokumen yang keasliannya belum terbukti,” pungkasnya.

Posting Komentar