KNPI Kota Cirebon Dorong Pembentukan Pansus Perda LGBTQ, Pemda Diminta Kaji Regulasi


CIREBON – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cirebon bersama sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) mendorong pemerintah daerah dan DPRD membahas regulasi terkait aktivitas LGBTQ di Kota Cirebon. Jumat (9/10/2026). 

Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan sejumlah dinas terkait di Ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Pemuda Pancasila, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, FPI, dan PMII, serta jajaran Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Cirebon. Sejumlah perangkat daerah yang hadir di antaranya Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dispora Kota Cirebon.

Dalam forum tersebut, KNPI menyampaikan bahwa Satgas Pemuda Cirebon Anti-LGBTQ telah dibentuk sebagai wadah untuk merespons persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan perilaku seksual sesama jenis di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.

Ketua Satgas Pemuda Cirebon Anti-LGBTQ, Lutfi Adam Zakaria, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian pihaknya. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama berkaitan dengan perlindungan generasi muda, penggunaan media digital, dan dugaan praktik komersialisasi konten seksual.

Lutfi juga menyampaikan pandangan organisasinya mengenai nilai agama dan kebijakan pemerintah yang menurut mereka relevan untuk menjadi pertimbangan dalam pembahasan regulasi.

Atas dasar itu, KNPI bersama sejumlah OKP dan Satgas Pemuda Cirebon Anti-LGBTQ meminta DPRD Kota Cirebon mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah terkait isu tersebut.

“Oleh karena itu, KNPI Kota Cirebon beserta OKP dan Satgas Pemuda Cirebon Anti-LGBTQ mendesak serta mendorong agar DPRD Kota Cirebon membentuk Pansus Perda Anti-LGBTQ di Kota Cirebon serta melarang aktivitas LGBTQ di tempat usaha mana pun di Kota Cirebon,” tegas Lutfi.

Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang diduga memfasilitasi aktivitas yang melanggar ketentuan hukum. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Koordinator Satgas Pemuda Cirebon Anti-LGBTQ Wilayah Kota Cirebon, Raden Agung Prasetia, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah informasi dan bukti yang menurut mereka berkaitan dengan dugaan aktivitas seksual sesama jenis di Kota Cirebon.

Agung menyinggung kasus yang sempat menjadi perhatian publik pada September lalu, yakni dugaan hubungan seksual sesama jenis di sebuah hotel di Kota Cirebon. Ia menyebut terdapat pihak yang telah diamankan aparat kepolisian dalam perkara tersebut.

Selain itu, Agung mengaku sedang mendalami informasi mengenai dugaan aktivitas seksual yang melibatkan beberapa orang serta produksi dan penjualan video bermuatan seksual melalui media sosial.

“Selain bukti itu, kami juga memiliki bukti lain terkait dugaan aktivitas tersebut yang sekarang sedang didalami oleh kami. Selanjutnya, bukti tersebut akan kami sampaikan kepada pihak kepolisian,” katanya.

Dalam RDP tersebut, pihak satgas juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan peredaran konten seksual berbayar melalui platform digital. Mereka mengklaim menemukan grup di aplikasi Telegram yang beranggotakan lebih dari 1.000 orang dan diduga melibatkan sejumlah anggota berstatus pelajar SMP dan SMA.

Menurut Agung, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penelusuran oleh pihak berwenang, terutama apabila terdapat dugaan eksploitasi seksual, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, atau keterlibatan anak di bawah umur.

Ia menilai perkembangan teknologi digital membuat pengawasan terhadap aktivitas di media sosial membutuhkan perhatian bersama, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga aparat penegak hukum.

“Kami berharap persoalan ini menjadi perhatian bersama. Orang tua dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital, sementara dugaan pelanggaran hukum harus ditangani oleh aparat yang berwenang,” ujarnya.

Satgas Pemuda Cirebon Anti-LGBTQ juga berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat membahas usulan regulasi tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku serta mekanisme perlindungan masyarakat.

Agung menyebut Bandung dan Bogor sebagai daerah yang menurut pihaknya dapat menjadi bahan pembanding dalam pembahasan kebijakan di Kota Cirebon.

Meski demikian, wacana pembentukan peraturan daerah tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Kajian hukum diperlukan untuk memastikan setiap ketentuan yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tetap menjamin perlindungan hak setiap warga negara.

RDP ini menjadi ruang bagi KNPI dan sejumlah organisasi kepemudaan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD dan perangkat daerah. Tindak lanjut atas usulan tersebut, termasuk kemungkinan pembentukan pansus dan penyusunan regulasi, bergantung pada proses pembahasan serta keputusan lembaga yang berwenang.

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • KNPI Kota Cirebon Dorong Pembentukan Pansus Perda LGBTQ, Pemda Diminta Kaji Regulasi
  • KNPI Kota Cirebon Dorong Pembentukan Pansus Perda LGBTQ, Pemda Diminta Kaji Regulasi
  • KNPI Kota Cirebon Dorong Pembentukan Pansus Perda LGBTQ, Pemda Diminta Kaji Regulasi
  • KNPI Kota Cirebon Dorong Pembentukan Pansus Perda LGBTQ, Pemda Diminta Kaji Regulasi
  • KNPI Kota Cirebon Dorong Pembentukan Pansus Perda LGBTQ, Pemda Diminta Kaji Regulasi
  • KNPI Kota Cirebon Dorong Pembentukan Pansus Perda LGBTQ, Pemda Diminta Kaji Regulasi

Posting Komentar

Ad
Ad