Dedi Mulyadi Ajak Insinyur Tegakkan Kode Etik, Soroti Solusi Kemacetan dan Banjir


BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh insinyur di Indonesia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya sesuai dengan kode etik. Menurutnya, peran insinyur sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari masalah transportasi hingga banjir yang terjadi di perkotaan.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengatakan pemerintah membutuhkan keterlibatan para insinyur untuk menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mencontohkan kemacetan dan banjir di Kota Bandung sebagai persoalan yang membutuhkan penanganan melalui perencanaan dan pendekatan teknis yang tepat.
Menurut KDM, persoalan kemacetan di sejumlah kota di Jawa Barat salah satunya dipicu oleh sistem transportasi yang belum tertata dengan baik. Karena itu, ia menawarkan gagasan pembaruan angkutan umum, khususnya angkutan kota (angkot), melalui penggantian kendaraan lama dengan armada baru yang lebih modern dan ramah lingkungan.
“Tidak usah lagi stor pada tuannya, tetapi dibuat karakter wilayah, di mana nanti mobilnya ramah lingkungan, ramah anak, ramah ibu hamil, kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi para sopir,” kata KDM.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).
KDM menyebutkan, gagasan pembaruan sistem angkutan umum tersebut akan segera didiskusikan bersama PII untuk mencari konsep yang tepat dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Selain menyoroti persoalan transportasi, KDM juga menekankan pentingnya penegakan kode etik dalam profesi keinsinyuran. Menurutnya, setiap kesalahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan teknik yang berdampak terhadap masyarakat harus dievaluasi secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.
Ia menilai, profesi insinyur memiliki tanggung jawab besar karena hasil pekerjaan dan keputusan teknisnya dapat memengaruhi keselamatan, kenyamanan, serta kehidupan masyarakat luas.
“Di dunia kedokteran itu ada malapraktik dan kemudian nanti itu dibahas di dewan etik dan kemudian ada sanksi. Para insinyur ini sebenarnya sama dengan dunia kedokteran. Problem yang terjadi diakibatkan salah perencanaan, salah teknis engineering pengelolaan itu harus secara terbuka diomongin, itu siapa,” paparnya.
KDM berharap mekanisme pengawasan etik di lingkungan PII dapat diperkuat sehingga pelanggaran kode etik bisa ditindak secara tegas dan proporsional.
Ia menilai, dewan etik PII perlu memiliki peran yang kuat dalam menjatuhkan sanksi terhadap insinyur yang terbukti melanggar ketentuan profesi, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat, termasuk rekomendasi pencabutan hak praktik atau pembatasan keterlibatan dalam pekerjaan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kedepan PII akan lebih kuat pengaruh etik agar orang bekerja itu dalam tiga hal, yaitu demi ketuhanan, demi kemanusiaan dan demi keadilan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PII Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie menyatakan kesiapan organisasinya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan pembangunan, termasuk pembenahan sektor transportasi umum.
Menurut Ilham, pengembangan angkutan kota perlu diarahkan pada sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tetap memberikan ruang bagi para pengemudi untuk memperoleh penghasilan yang layak.
“Transportasi umum dalam bentuk angkot ini memang kita mencari sesuatu yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep secara umum tetap ada lapangan pekerjaan untuk para pengemudi angkot. Jadi, konsep telah diubah, pengemudi angkot ke depan mereka seperti UKM, dia akan memiliki sendiri,” paparnya.
Ia menjelaskan, pembaruan angkutan umum tidak hanya menyangkut penggantian kendaraan lama dengan kendaraan baru, tetapi juga mencakup perubahan sistem kepemilikan, elektrifikasi kendaraan, dan penerapan standardisasi.
Dengan konsep tersebut, angkutan kota diharapkan dapat bertransformasi menjadi moda transportasi yang lebih modern dan efisien, sekaligus membuka peluang bagi pengemudi untuk memiliki usaha secara mandiri.
Kerja sama antara pemerintah daerah dan PII diharapkan dapat menghasilkan solusi transportasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan di Jawa Barat.
Melalui CAFEO 44, KDM juga berharap para insinyur semakin memperkuat komitmen terhadap profesionalisme dan integritas, sehingga keahlian teknik yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Dedi Mulyadi Ajak Insinyur Tegakkan Kode Etik, Soroti Solusi Kemacetan dan Banjir
  • Dedi Mulyadi Ajak Insinyur Tegakkan Kode Etik, Soroti Solusi Kemacetan dan Banjir
  • Dedi Mulyadi Ajak Insinyur Tegakkan Kode Etik, Soroti Solusi Kemacetan dan Banjir
  • Dedi Mulyadi Ajak Insinyur Tegakkan Kode Etik, Soroti Solusi Kemacetan dan Banjir
  • Dedi Mulyadi Ajak Insinyur Tegakkan Kode Etik, Soroti Solusi Kemacetan dan Banjir
  • Dedi Mulyadi Ajak Insinyur Tegakkan Kode Etik, Soroti Solusi Kemacetan dan Banjir

Posting Komentar

Ad
Ad