Bupati Cirebon Berhentikan Sementara Kuwu Hulubanteng, SPJ dan LPJ Jadi Sorotan


CIREBON – Bupati Cirebon, H. Imron, memberhentikan sementara Tarjo dari jabatannya sebagai Kuwu Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Keputusan tersebut mulai berlaku Rabu (21/10/2026), setelah ditetapkan sehari sebelumnya, menyusul belum tuntasnya sejumlah kewajiban administrasi pemerintahan desa.

Pemberhentian sementara tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.616-DPMD/2026 yang ditetapkan di Sumber pada 16 Oktober 2026. Berdasarkan keputusan tersebut, pemberhentian sementara berlaku hingga 23 Desember 2026.

Camat Pabuaran, Eka Yunilistianingsih, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berkaitan dengan kewajiban administrasi pemerintahan Desa Hulubanteng yang belum diselesaikan serta sanksi administratif yang belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Menurut Eka, persoalan utama yang menjadi dasar pemberhentian sementara itu berkaitan dengan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pemerintahan desa.

"Pemberhentian sementara ini murni karena persoalan administrasi, terutama SPJ dan LPJ yang belum diselesaikan," ujar Eka, Rabu (21/10/2026).

Ia menegaskan, persoalan tersebut harus dipahami sebagai masalah administrasi pemerintahan desa. Karena itu, menurutnya, tidak ada dasar untuk mengaitkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Sebelum keputusan diterbitkan, pihak Kecamatan Pabuaran telah melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan administrasi yang belum terselesaikan di Desa Hulubanteng.

Pembahasan tersebut mencakup penyelesaian dokumen pertanggungjawaban, baik SPJ maupun LPJ, serta kewajiban pembayaran honorarium yang masih harus dituntaskan.

"Administrasi yang belum tuntas harus segera diselesaikan, termasuk SPJ, LPJ, dan kewajiban honorarium," jelasnya.

Selain persoalan administrasi, pemerintahan Desa Hulubanteng juga menghadapi kekosongan sejumlah jabatan perangkat desa setelah empat perangkat sebelumnya mengundurkan diri.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah desa, terutama untuk memastikan ketersediaan perangkat yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Eka mengungkapkan, proses penjaringan untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong semula direncanakan berlangsung sekitar Agustus hingga September 2026. Namun, proses tersebut belum dapat dilanjutkan setelah terbitnya keputusan pemberhentian sementara terhadap Kuwu Hulubanteng.

Sebelumnya, pemerintah desa juga sempat mempertimbangkan pelibatan kalangan akademisi dalam proses seleksi perangkat desa. Akan tetapi, rencana tersebut terkendala keterbatasan anggaran.

Untuk itu, Eka menyarankan agar mekanisme penjaringan dirumuskan kembali dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme tersebut selanjutnya perlu dikoordinasikan dengan pihak kecamatan sebelum ditetapkan melalui peraturan desa sesuai ketentuan.

"Silakan rumuskan kembali mekanisme penjaringannya, kemudian koordinasikan dengan kecamatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Guna menjaga keberlangsungan roda pemerintahan desa dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan, Kecamatan Pabuaran akan memproses pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kuwu Hulubanteng.

Keberadaan Plt Kuwu diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berlangsung, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kewajiban administrasi yang masih tertunda.

Eka menjelaskan, surat keputusan pemberhentian sementara harus disampaikan secara langsung kepada Tarjo selaku pihak yang bersangkutan. Sementara itu, koordinasi dengan BPD dan pihak terkait tetap diperlukan untuk mendukung kelancaran proses selanjutnya.

Menurutnya, penanganan persoalan administrasi dan pengisian jabatan perangkat desa perlu menjadi prioritas agar tidak menghambat pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada warga.

"Pengangkatan Plt perlu segera diproses agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dan administrasi yang belum selesai dapat dituntaskan," pungkasnya.
Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Bupati Cirebon Berhentikan Sementara Kuwu Hulubanteng, SPJ dan LPJ Jadi Sorotan
  • Bupati Cirebon Berhentikan Sementara Kuwu Hulubanteng, SPJ dan LPJ Jadi Sorotan
  • Bupati Cirebon Berhentikan Sementara Kuwu Hulubanteng, SPJ dan LPJ Jadi Sorotan
  • Bupati Cirebon Berhentikan Sementara Kuwu Hulubanteng, SPJ dan LPJ Jadi Sorotan
  • Bupati Cirebon Berhentikan Sementara Kuwu Hulubanteng, SPJ dan LPJ Jadi Sorotan
  • Bupati Cirebon Berhentikan Sementara Kuwu Hulubanteng, SPJ dan LPJ Jadi Sorotan

Posting Komentar

Ad
Ad