Abdullah Dukung Kepemimpinan Baru Polri, Dorong Kepastian Tindak Lanjut Laporan Masyarakat


JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung kepemimpinan baru Polri di bawah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Ia mendorong jajaran kepolisian memperkuat kepastian layanan, khususnya dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurut Abdullah, kepercayaan publik terhadap kepolisian salah satunya dibangun melalui pelayanan yang jelas dan responsif. Masyarakat yang datang melapor harus mendapat kepastian bahwa laporan mereka telah diterima dan ditangani sesuai ketentuan hukum.

“Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika laporan diterima dengan baik, kebutuhan perlindungan segera direspons, dan perkembangan penanganannya dapat diketahui. Kepemimpinan baru Polri perlu memastikan kepastian itu dirasakan sampai ke tingkat pelayanan terdekat dengan masyarakat,” kata Abdullah dalam keterangan persnya, Jumat (2/10/2026).

Politisi yang akrab disapa Abduh itu juga menyambut positif prioritas Kapolri terkait konsolidasi internal, pemetaan persoalan, serta peningkatan pelayanan publik.

Ia menilai hasil pemetaan tersebut perlu diterjemahkan menjadi agenda perbaikan yang konkret, lengkap dengan penanggung jawab, tahapan pelaksanaan, serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi. Terutama, kata dia, pada pelayanan yang selama ini paling sering dikeluhkan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat sudah datang melapor, tetapi kemudian tidak mengetahui bagaimana perkembangan laporannya,” ujar Abduh.

“Masyarakat tidak selalu meminta perkaranya selesai seketika, tetapi berhak mengetahui bahwa laporannya diterima, ditangani, dan memiliki kepastian tindak lanjut sesuai hukum,” sambungnya.

Abduh mendorong Polri memastikan seluruh laporan dan pengaduan masyarakat tercatat dengan baik. Pelapor juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai tahapan penanganan laporan tersebut.

Apabila laporan membutuhkan kelengkapan informasi atau harus diteruskan kepada satuan kerja lain, masyarakat dinilai perlu memperoleh petunjuk yang jelas mengenai apa yang harus dilengkapi dan pihak mana yang bertanggung jawab menindaklanjutinya.

Menurut Abduh, standar respons dan pembaruan informasi juga perlu diterapkan secara konsisten. Ia memahami bahwa waktu penyelesaian perkara dapat berbeda-beda tergantung tingkat kompleksitasnya.

Namun, pelapor tetap membutuhkan informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta tahapan penanganan berikutnya sesuai ketentuan hukum dan keterbukaan informasi.

Perhatian khusus juga diminta diberikan terhadap laporan yang berkaitan dengan ancaman keselamatan maupun korban yang membutuhkan pendampingan. Polri, kata Abduh, perlu memastikan koordinasi dengan lembaga perlindungan dan layanan terkait dilakukan sejak kebutuhan perlindungan diketahui.

“Kecepatan pelayanan harus berjalan bersama kualitas pemeriksaan dan keadilan proses. Korban harus memperoleh perlindungan, hak pihak yang dilaporkan tetap dijaga, dan setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada bukti,” tegasnya.

Selain pelayanan laporan, Abduh turut mendorong penguatan mekanisme pengaduan apabila masyarakat mengalami hambatan pelayanan atau menduga adanya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

Ia menilai pengaduan tersebut harus ditangani secara profesional dan akuntabel, termasuk memberikan perlindungan kepada pelapor sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.

“Pengawasan tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. Temuan yang berulang harus menjadi bahan untuk memperbaiki prosedur, pembinaan, dan pengawasan agar persoalan yang sama tidak terus terjadi,” katanya.

Abduh juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepolisian perlu ditopang dengan kecukupan personel, pembekalan, sarana kerja, serta pendampingan hukum sesuai ketentuan.

Pemerataan dukungan tersebut dinilai penting agar standar pelayanan kepolisian dapat diterapkan secara lebih konsisten di berbagai daerah.

Sementara itu, Komisi III DPR RI, lanjut Abduh, akan mengawal agenda tersebut melalui evaluasi berkala bersama Polri. Pengawasan akan diarahkan pada mutu pelayanan, penyelesaian pengaduan, perlindungan masyarakat, serta tindak lanjut perbaikan kelembagaan dengan tetap menghormati independensi penyidikan.

“Dukungan Komisi III harus berjalan bersama pengawasan. Tujuannya agar perubahan benar-benar dirasakan masyarakat, warga semakin mudah memperoleh pertolongan dan kepastian, anggota mendapat dukungan untuk bekerja secara profesional, serta proses hukum berjalan secara adil dan akuntabel,” tandas Abduh.

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  •  Abdullah Dukung Kepemimpinan Baru Polri, Dorong Kepastian Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
  •  Abdullah Dukung Kepemimpinan Baru Polri, Dorong Kepastian Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
  •  Abdullah Dukung Kepemimpinan Baru Polri, Dorong Kepastian Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
  •  Abdullah Dukung Kepemimpinan Baru Polri, Dorong Kepastian Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
  •  Abdullah Dukung Kepemimpinan Baru Polri, Dorong Kepastian Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
  •  Abdullah Dukung Kepemimpinan Baru Polri, Dorong Kepastian Tindak Lanjut Laporan Masyarakat

Posting Komentar

Ad
Ad