Polemik Dugaan Korupsi PDAM Tirta Jati Tak Kunjung Usai, FORMASI Desak Polisi Beri Kepastian
CIREBON – Polemik dugaan penyimpangan di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan. Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon mendesak Kapolresta Cirebon segera memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
FORMASI meminta kepolisian tidak membiarkan persoalan yang telah menjadi perhatian publik terus bergulir dalam bentuk saling bantah. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup, proses hukum diminta dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, FORMASI meminta hasil pemeriksaan tersebut disampaikan secara jelas agar persoalan tidak terus menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Desakan itu kembali muncul setelah Hendra Candra Saputra (HCS) memberikan bantahan terhadap tudingan yang sebelumnya dipersoalkan FORMASI terkait sebuah transaksi.
Dalam pemberitaan salah satu media online di Cirebon, HCS menyatakan transaksi tersebut tidak berkaitan dengan suap ataupun penyalahgunaan jabatan. Ia menyebut persoalan itu merupakan urusan utang-piutang dan tunggakan pekerjaan serta mengaku telah memberikan klarifikasi kepada kepolisian.
Bagi FORMASI, pernyataan tersebut justru perlu diuji melalui proses hukum dan pemeriksaan alat bukti secara menyeluruh.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, S.H., M.H., mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi perdebatan di media tanpa ada kejelasan mengenai hasil penanganan aparat.
“Kami tidak ingin persoalan ini menjadi polemik berkepanjangan. Kalau memang transaksi tersebut adalah utang-piutang sebagaimana yang disampaikan HCS, silakan dibuktikan dengan dokumen dan alat bukti. Tetapi apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya tindak pidana, maka proses hukum harus segera dilanjutkan.”
Bukan Menghakimi, Tapi Meminta Kepastian
Qorib menegaskan, FORMASI tidak bermaksud menyimpulkan seseorang bersalah sebelum adanya proses dan putusan hukum.
Menurut dia, laporan masyarakat harus ditempatkan sebagai informasi awal yang perlu diuji oleh aparat penegak hukum. Karena itu, yang menjadi perhatian FORMASI saat ini adalah bagaimana kepolisian memastikan seluruh informasi dan bukti diperiksa secara objektif.
“Laporan atau pengaduan masyarakat memang tidak serta-merta membuktikan telah terjadi tindak pidana. Tetapi laporan juga tidak boleh berhenti tanpa kejelasan apabila terdapat bukti dan informasi yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.
FORMASI pun meminta Kapolresta Cirebon menjelaskan sampai sejauh mana penanganan perkara tersebut telah berjalan.
“Justru karena sudah ada klarifikasi dan pemeriksaan, kami meminta Kapolresta Cirebon memberikan kejelasan mengenai status penanganan perkara ini. Apakah masih dalam tahap penyelidikan, sudah masuk penyidikan, atau memang tidak ditemukan unsur pidana. Jangan dibiarkan menggantung,” tegas Qorib.
Aliran Dana hingga Dokumen Internal Diminta Ditelusuri
FORMASI meminta pemeriksaan tidak berhenti pada keterangan para pihak mengenai transaksi yang dipersoalkan.
Menurut Qorib, aparat perlu menelusuri secara menyeluruh asal-usul transaksi, tujuan pembayaran, dokumen pendukung, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta aliran dana yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
Selain itu, pekerjaan atau kegiatan yang disebut menjadi dasar transaksi juga perlu diverifikasi. Termasuk komunikasi para pihak, keterangan saksi, dokumen internal perusahaan, hingga kemungkinan adanya keterkaitan transaksi dengan kewenangan, kebijakan maupun keputusan di lingkungan PDAM Tirta Jati.
FORMASI juga meminta aparat melakukan uji silang terhadap seluruh keterangan sehingga kesimpulan penanganan perkara benar-benar didasarkan pada alat bukti.
FORMASI: Jika Ada Bukti, Jangan Berhenti di Klarifikasi
Qorib kembali menekankan bahwa sikap FORMASI bukan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak.
Menurutnya, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.
“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian hukum. Kalau setelah pemeriksaan ternyata tidak ditemukan tindak pidana, sampaikan secara terang kepada publik. Tetapi kalau alat bukti menunjukkan adanya tindak pidana, jangan ragu untuk memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum.”
Ia menilai persoalan tersebut penting mendapat kejelasan karena berkaitan dengan badan usaha milik daerah yang memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa perkara ini hanya menjadi polemik tanpa ujung. APH harus menunjukkan bahwa hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan maupun kepentingan pihak tertentu.”
Lima Poin Desakan FORMASI
Untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan, FORMASI Cirebon mendesak Kapolresta Cirebon melakukan sejumlah langkah.
Pertama, memastikan seluruh laporan dan informasi mengenai dugaan penyimpangan di PDAM Tirta Jati ditangani secara profesional.
Kedua, mendalami seluruh transaksi dan dokumen yang menjadi persoalan.
Ketiga, memeriksa pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai perkara secara objektif.
Keempat, apabila bukti yang diperoleh memenuhi ketentuan hukum, meningkatkan proses penanganan dan melimpahkannya sesuai mekanisme hukum.
Kelima, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan unsur pidana, memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan agar persoalan tidak terus menjadi polemik.
“FORMASI tidak meminta seseorang dihukum tanpa proses hukum. FORMASI meminta hukum bekerja. Buktikan di hadapan hukum apakah dugaan itu benar atau tidak. Jangan biarkan kasus ini terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat,” pungkas Qorib.

Posting Komentar