Perubahan APBD 2026 Bekasi Disepakati, Anggaran Kesehatan dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian


BEKASI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (30/9/2026).

Pembahasan rancangan perubahan APBD tersebut sebelumnya dilakukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya Badan Anggaran, yang telah menjalankan fungsi pembahasan hingga tahapan perubahan APBD 2026 dapat diselesaikan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya Badan Anggaran DPRD, yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten serta memberikan tanggapan dan masukan dalam menyelesaikan tahapan pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Asep.

Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Bekasi diproyeksikan mencapai Rp7.481.907.870.270, sedangkan belanja daerah sebesar Rp7.893.304.713.787.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp411.396.843.517, dengan pengeluaran pembiayaan Rp0. Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp411.396.843.517 dan sisa lebih tahun berjalan sebesar Rp0.

Sebelumnya, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp7,28 triliun. Dalam rancangan perubahan APBD, angkanya meningkat sekitar Rp228,65 miliar menjadi sekitar Rp7,50 triliun.

Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer yang bertambah sekitar Rp273,71 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penyesuaian sekitar Rp45 miliar menjadi sekitar Rp4,26 triliun.

Asep mengatakan, perubahan pendapatan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi yang memengaruhi asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2026.

“Perubahan pendapatan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi yang memengaruhi asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” ujarnya.

Dari sisi belanja, alokasi dalam perubahan APBD mengalami peningkatan sekitar Rp217,18 miliar dari sebelumnya sekitar Rp7,70 triliun. Tambahan anggaran diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, perikanan hingga kebutuhan strategis lainnya.

Untuk sektor kesehatan, Pemkab Bekasi menambah anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sekitar Rp24 miliar. Selain itu, sekitar Rp16 miliar dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan.

“Untuk kesehatan, ada penambahan anggaran PBI BPJS sekitar Rp24 miliar. Kemudian ada kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan sekitar Rp16 miliar,” jelas Asep.

Pemkab Bekasi juga menyiapkan sekitar Rp21 miliar untuk peningkatan prasarana pendidikan dan kesehatan. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk perbaikan dan renovasi fasilitas sekolah serta Puskesmas.

Penguatan layanan kesehatan tersebut juga berkaitan dengan target Pemkab Bekasi mengejar status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Asep menyebut cakupan kepesertaan UHC Kabupaten Bekasi saat ini telah mencapai sekitar 99,6 persen. Namun, pemerintah masih melakukan penataan data untuk memastikan kepesertaan dan pembayaran iuran tepat sasaran.

“Kita akan rapikan lagi datanya, jangan sampai ada yang sudah meninggal tetapi masih tetap dibayarkan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita,” ujarnya.

Penataan data dilakukan dengan mengacu pada desil kesejahteraan, terutama kelompok desil 1 hingga 5 sebagai prioritas. Pemkab Bekasi juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan validitas data kependudukan.

Asep mengungkapkan, Pemkab Bekasi masih memiliki kewajiban pembayaran pelayanan kesehatan. Dari kewajiban yang disebut sekitar Rp70 miliar, pemerintah telah melakukan pembayaran dan menyiapkan tambahan anggaran melalui perubahan APBD.

“Kemarin kita turun sekitar Rp243 miliar, kita bayarkan Rp163 miliar, kemudian kita tambahkan Rp24 miliar. Jadi kewajiban kita tinggal sekitar Rp60 miliar dan ini kita kejar,” ungkapnya.

Menurut Asep, penyelesaian kewajiban tersebut diharapkan turut mendukung Kabupaten Bekasi mencapai UHC Prioritas. Setelah sistem berjalan, pola pembiayaan pelayanan kesehatan akan kembali ditata agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Selain kesehatan, perubahan APBD juga memuat sejumlah alokasi untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik. Pemkab Bekasi menyiapkan sekitar Rp6 miliar untuk pengadaan lahan PSEL atau fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Kemudian sekitar Rp2,5 miliar dialokasikan untuk infrastruktur serta sekitar Rp2,3 miliar untuk sektor pertanian dan perikanan.

“Untuk sarana pendidikan dan kesehatan, kita perbaiki dan kita renovasi. Termasuk sekolah dan puskesmas, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik,” kata Asep.

Asep menegaskan perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian angka anggaran, tetapi menjadi dasar untuk memastikan program pembangunan yang telah ditetapkan dapat terus berjalan hingga akhir tahun anggaran.

“Kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan dasar kita untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah dilaksanakan dalam APBD murni tahun 2026,” ujarnya.

Meski demikian, Asep mengakui masih terdapat sejumlah program yang penyerapannya perlu dipercepat. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi proses penyesuaian dan pergeseran anggaran serta tahapan pengadaan yang masih berlangsung.

Berdasarkan perkembangan terakhir, penyerapan belanja disebut masih berada di kisaran 49 persen. Karena itu, perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

“Dalam waktu tiga bulan ini kita kebut. Secara teknis sudah kita tegur dinas-dinas terkait dan mudah-mudahan penyerapan bisa segera dikompakkan,” katanya.

Pemkab Bekasi selanjutnya akan melakukan percepatan pelaksanaan berbagai program, termasuk pembangunan fisik, pelayanan dasar dan penyelesaian kewajiban pembiayaan.

Asep berharap seluruh program dalam APBD 2026 dapat terlaksana sesuai target sehingga pembangunan daerah tetap berjalan dan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian serta pelayanan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun 2026 yang telah ditetapkan agar roda pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bekasi serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Perubahan APBD 2026 Bekasi Disepakati, Anggaran Kesehatan dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
  • Perubahan APBD 2026 Bekasi Disepakati, Anggaran Kesehatan dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
  • Perubahan APBD 2026 Bekasi Disepakati, Anggaran Kesehatan dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
  • Perubahan APBD 2026 Bekasi Disepakati, Anggaran Kesehatan dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
  • Perubahan APBD 2026 Bekasi Disepakati, Anggaran Kesehatan dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
  • Perubahan APBD 2026 Bekasi Disepakati, Anggaran Kesehatan dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian

Posting Komentar

Ad
Ad