Mardani Ali Sera Dukung Ombudsman Usut Dugaan Maladministrasi di Lapas Cibinong
JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang melakukan pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.
Mardani meminta proses pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman dapat berlangsung secara independen tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun, termasuk pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemeriksaan.
“Kita mengapresiasi ORI yang melaksanakan tugas memastikan pelayanan publik sesuai aturan, termasuk memeriksa maladministrasi di Lapas Cibinong yang terbukti memang ada persoalan di sana,” ujar Mardani melalui keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, pengawasan akan berjalan efektif apabila lembaga pengawas memiliki ruang yang cukup untuk memperoleh fakta, menyampaikan temuan, hingga memastikan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Karena itu, Mardani menekankan pentingnya menjaga independensi sekaligus keamanan para pemeriksa Ombudsman selama menjalankan tugas.
“Ketika lembaga pengawas menemukan persoalan, tugas kita adalah memastikan temuannya dapat diperiksa secara terbuka dan ditindaklanjuti. Para pemeriksa juga harus dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan bebas dari pengaruh pihak mana pun,” tegasnya.
Ia juga mendorong Ombudsman memiliki prosedur internal yang jelas untuk mencatat dan melaporkan apabila dalam proses pemeriksaan terdapat tekanan, gangguan, atau upaya memengaruhi hasil pemeriksaan.
Namun demikian, Mardani menegaskan setiap laporan mengenai dugaan tekanan tersebut tetap perlu diverifikasi berdasarkan fakta dan ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Di sisi lain, ia meminta Ombudsman memastikan setiap temuan memiliki dukungan dokumentasi yang lengkap. Instansi yang diperiksa juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut.
“Independensi lembaga pengawas semakin kuat ketika prosesnya adil dan hasilnya dapat diuji,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKS tersebut turut menanggapi pernyataan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang membantah adanya upaya menghalangi petugas Ombudsman ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong.
Mardani menilai karakter sidak memang tidak selalu memungkinkan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada instansi yang menjadi objek pemeriksaan.
“Namanya sidak, apa iya woro-woro. Justru fungsi utama sidak adalah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara spontan oleh lembaga berwenang untuk mengecek kedisiplinan, kinerja, serta kepatuhan terhadap aturan,” jelasnya.
Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai mekanisme pelaksanaan sidak. Menurutnya, perhatian utama harus diarahkan pada substansi temuan Ombudsman dan langkah perbaikannya.
“Semestinya Ditjenpas fokus terhadap upaya petugas di Lapas Cibinong yang berusaha menghalang-halangi saat petugas Ombudsman melakukan sidak,” lanjut Mardani.
Sebelumnya, temuan Ombudsman mengenai keberadaan hunian mewah yang diduga diperuntukkan bagi warga binaan di Lapas Cibinong menjadi perhatian publik. Komisi XIII DPR RI juga telah melakukan inspeksi langsung ke lapas tersebut.
Dalam perkembangan berikutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong. Kelima pejabat tersebut terdiri atas Kalapas, KPLP, Kasibinadik, Kasikamtib, dan Kaur Umum.
Mardani menilai temuan Ombudsman perlu terus dikawal hingga menghasilkan tindakan korektif yang terukur dan dapat diperiksa pelaksanaannya.
“Semua mata harus tertuju pada tindak lanjut atas temuan Ombudsman ini. Jangan sampai ada serangan balik terhadap Ombudsman karena membongkar adanya hunian mewah di dalam lapas,” tegasnya.
Ia juga meminta Ombudsman bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan perkembangan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menurut Mardani, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan perbaikan pelayanan serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara benar-benar berjalan.
“Dukungan DPR adalah dukungan pengawasan sehingga hasil kerja Ombudsman dapat diselesaikan sampai tuntas. Pemeriksanya terlindungi, temuannya dijaga integritasnya, dan perbaikannya benar-benar terlaksana,” pungkas Mardani.

Posting Komentar