Komite Medik RSD Gunung Jati Desak Wali Kota Cirebon Serius Benahi Tata Kelola Rumah Sakit
CIREBON — Komite Medik Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon, Jawa Barat, melayangkan surat keprihatinan dan permohonan penanganan yang lebih serius terkait kondisi operasional serta tata kelola rumah sakit kepada Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan DPRD Kota Cirebon.
Surat tersebut disampaikan Komite Medik pada Jumat (25/9/2026) sebagai bentuk keprihatinan para dokter terhadap kondisi RSD Gunung Jati yang dinilai membutuhkan penanganan secara menyeluruh.
Selain kepada Wali Kota Cirebon, surat tersebut juga disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Cirebon, Ketua Dewan Pengawas RSD Gunung Jati, dan Direktur RSD Gunung Jati.
Ketua Komite Medik RSD Gunung Jati Kota Cirebon, dr. Oom Nurrohmah, Sp.PD, mengatakan pihaknya secara terbuka meminta perhatian lebih serius dari pemangku kebijakan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di rumah sakit.
“Komite Medik RSD Gunung Jati Kota Cirebon menyampaikan keprihatinan dan permohonan perhatian lebih serius lagi terhadap sejumlah kondisi operasional dan tata kelola pelayanan,” kata dr. Oom dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, persoalan yang terjadi apabila tidak segera ditangani berpotensi berdampak terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta perlindungan profesional tenaga medis dan tenaga kesehatan.
“Kami memandang persoalan yang berkembang perlu ditangani secara komprehensif dan berbasis sistem, bukan semata-mata melalui penyelesaian kasus per kasus,” ujarnya.
Sorotan terhadap tata kelola RSD Gunung Jati sebelumnya telah menjadi perhatian publik, termasuk terkait laporan mengenai kekosongan sejumlah obat dan kebutuhan pelayanan, persoalan administrasi kepegawaian, serta utang rumah sakit yang nilainya disebut lebih dari Rp100 miliar.
Kondisi tersebut juga mendapat perhatian dari akademisi Cirebon, Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin. Ia sebelumnya meminta persoalan RSD Gunung Jati dilihat secara serius dan komprehensif karena dinilai menyangkut tata kelola manajemen dan pelayanan kesehatan.
“Ini bukan semata-mata persoalan kekurangan obat atau persoalan keuangan, tetapi sudah menyentuh aspek tata kelola rumah sakit, keberlangsungan pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak tenaga kesehatan serta karyawan,” ujar Adang, Rabu (9/9/2026).
Komite Medik menyebut persoalan kondisi RSD Gunung Jati sebelumnya telah disampaikan para dokter kepada Wali Kota Effendi Edo pada April 2026.
Namun, menurut Komite Medik, hingga surat tersebut dilayangkan belum ada tanggapan yang dinilai memadai. Janji pertemuan Wali Kota dengan para dokter juga disebut belum terlaksana.
Atas kondisi tersebut, Komite Medik kemudian menyampaikan sejumlah hal yang dianggap membutuhkan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketersediaan alat kesehatan, reagen pemeriksaan, dan obat-obatan.
Menurut dr. Oom, terdapat laporan dan keluhan internal mengenai ketidaktersediaan atau ketidakpastian ketersediaan sejumlah sumber daya pelayanan tersebut.
“Kondisi ini tentu saja dapat berdampak langsung terhadap proses diagnosis, terapi, kesinambungan pelayanan dan keselamatan pasien,” katanya.
Komite Medik meminta adanya daftar resmi mengenai sumber daya yang tidak tersedia, lama kekosongan, penyebab, estimasi pemulihan, serta langkah mitigasi yang diterapkan manajemen.
Komite Medik juga meminta adanya keputusan operasional yang jelas apabila sumber daya esensial dalam pelayanan tidak tersedia.
Hal itu meliputi penentuan pelayanan yang masih aman dilakukan, pelayanan yang perlu ditunda, hingga kriteria pasien yang harus dialihkan atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lain.
“Keputusan tersebut perlu didokumentasikan dan disosialisasikan agar tidak menempatkan tenaga medis pada risiko profesional yang tidak semestinya,” ungkap dr. Oom.
Selain itu, Komite Medik menyoroti perlunya perlindungan terhadap pelayanan kasus kompleks dan multidisiplin.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut umumnya membutuhkan pemeriksaan lebih banyak, penggunaan obat dan alat kesehatan, serta keterlibatan sejumlah dokter spesialis.
Karena itu, sistem remunerasi dinilai perlu dipastikan tidak menimbulkan disinsentif terhadap kolaborasi klinis. Dokter yang menangani kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi juga perlu mendapatkan penghargaan yang proporsional dengan tanggung jawab dan beban profesionalnya.
Komite Medik menilai persoalan logistik, pelayanan klinis, keselamatan pasien, keuangan, dan remunerasi merupakan hal yang saling berkaitan.
Karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan evaluasi tata kelola yang terintegrasi, terukur, serta memiliki mekanisme pemantauan tindak lanjut.
Evaluasi tersebut diharapkan melibatkan manajemen rumah sakit, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah, dan DPRD Kota Cirebon sesuai fungsi dan kewenangannya.
“Berdasarkan hal-hal yang sudah kami sampaikan tersebut, maka Komite Medik memohon agar ada tindak lanjutnya,” kata dr. Oom.
Komite Medik meminta Wali Kota Cirebon dan pihak terkait melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi operasional RSD Gunung Jati, termasuk ketersediaan alat kesehatan, reagen, obat-obatan, serta pemeriksaan penunjang yang berdampak terhadap pelayanan.
Manajemen juga diminta menyusun dan menyampaikan daftar resmi sumber daya pelayanan yang tidak tersedia, estimasi waktu pemulihan, serta rencana mitigasi terhadap setiap layanan yang terdampak.
Selain itu, Komite Medik meminta ditetapkannya mekanisme keselamatan pelayanan ketika sumber daya esensial tidak tersedia. Mekanisme tersebut mencakup kriteria penghentian sementara pelayanan tertentu, pengalihan pasien, maupun rujukan berdasarkan pertimbangan klinis dan keselamatan pasien.
Komite Medik juga meminta rekomendasi hasil audit klinis dan audit medis yang telah dilakukan dapat diperhatikan serta ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi.
Untuk memastikan proses perbaikan berjalan, dr. Oom berharap terdapat mekanisme pemantauan yang dilengkapi indikator, penanggung jawab, serta target waktu yang jelas.
Dengan demikian, hasil pembenahan dapat dievaluasi secara berkala dan tidak berhenti pada rekomendasi semata.
“Komite Medik menegaskan bahwa penyampaian ini ditujukan untuk memperkuat keselamatan pasien, mutu layanan, kepastian kerja tenaga medis dan akuntabilitas tata kelola rumah sakit,” pungkasnya.

Posting Komentar