Bupati Garut Tekankan Optimalisasi SDM dan Ketepatan Administrasi Kepegawaian


GARUT — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa, (29/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah agenda kepegawaian turut dilaksanakan. Bupati Garut melantik dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan fungsional serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Selain itu, diserahkan pula SK kenaikan pangkat periode Oktober 2026 dan SK pemberhentian PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada Oktober 2026.

Abdusy Syakur mengatakan, dua PNS yang dilantik ke dalam jabatan fungsional tersebut berasal dari luar Kabupaten Garut. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa Pemkab Garut terbuka bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi dan bekerja bagi masyarakat Garut.

"Jadi Garut itu sudah bukan lagi milik Garut semata tapi seluruh warga Indonesia. Kita semua sama-sama bekerja untuk masyarakat Kabupaten Garut," ujar Abdusy Syakur.

Dalam apel tersebut, ia juga memberikan perhatian khusus terhadap proses administrasi perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, ketepatan waktu dalam menyelesaikan administrasi kepegawaian menjadi hal penting agar tidak terjadi kekosongan administrasi yang dapat mengganggu pelayanan.

Bupati mengapresiasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah melakukan koordinasi dan menyelesaikan proses perpanjangan kontrak pada pekan sebelumnya.

"Oleh karena itu maka saya minta semuanya siap dua bulan yang lalu, Bu Tantri laporan ke saya, saya tanyakan terus sampai akhirnya semua dinyatakan selesai pada minggu kemarin. Applause kepada para SKPD dan semuanya. Artinya semua menyiapkan, semua peduli dengan pelayanan yang terbaik," katanya.

Abdusy Syakur menjelaskan, dalam proses perpanjangan kontrak tersebut terdapat penyesuaian jumlah PPPK Paruh Waktu. Sebanyak 109 orang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dengan sejumlah alasan.

Rinciannya, 21 orang meninggal dunia, 37 orang telah memasuki usia pensiun, 16 orang berpindah ke Kementerian Kesehatan setelah lulus dalam persiapan Sekolah Rakyat, serta 31 orang mengundurkan diri secara sukarela.

Dengan kondisi tersebut, saat ini jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mencapai sekitar 9.800 PPPK penuh waktu dan 6.500 PPPK Paruh Waktu.

Bupati menilai, jumlah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Garut relatif terbatas sehingga optimalisasi seluruh sumber daya manusia menjadi kebutuhan.

Ia meminta seluruh jajaran aparatur untuk terus meningkatkan koordinasi dan bekerja secara optimal sesuai tugas masing-masing. Menurutnya, kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kesiapan aparatur serta ketepatan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pemkab Garut, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi lintas daerah dan mengoptimalkan sumber daya aparatur agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif tanpa hambatan.

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Bupati Garut Tekankan Optimalisasi SDM dan Ketepatan Administrasi Kepegawaian
  • Bupati Garut Tekankan Optimalisasi SDM dan Ketepatan Administrasi Kepegawaian
  • Bupati Garut Tekankan Optimalisasi SDM dan Ketepatan Administrasi Kepegawaian
  • Bupati Garut Tekankan Optimalisasi SDM dan Ketepatan Administrasi Kepegawaian
  • Bupati Garut Tekankan Optimalisasi SDM dan Ketepatan Administrasi Kepegawaian
  • Bupati Garut Tekankan Optimalisasi SDM dan Ketepatan Administrasi Kepegawaian

Posting Komentar

Ad
Ad